Bupati Rusma Yul Anwar Buka Musrenbang Kecamatan Lengayang dan Ranah Pesisir

KAMBANG - Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Lengayang dan Ranah Pesisir, Rabu (2/3) di aula Kantor Camat Lengayang dan aula Kantor Camat Ranah Pesisir.

Musrenbang tingkat kecamatan itu dihadiri oleh anggota DPRD, camat, Forkopimca, walinagari, tokoh masyarakat, tokoh agama dan berbagai stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan.

Baca juga: Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi menghadiri Acara Haflatul Qur'an Ke XXIV SD Islam Raudhatul.

Bupati Rusma Yul Anwar dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya Musrenbang tingkat kecamatan ini diharapkan dapat menjaring aspirasi masyarakat tentang kebutuhan pembangunan pada tahun 2023 mendatang. Diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah ke depan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kecamatan, Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan dukungan dari semua pihak.

"Dalam Musrenbang kecamatan ini, usulan kegiatan dari tingkat nagari akan dilakukan verifikasi terkait dengan kelayakan usulan, baik secara teknis maupun jenis kewenangan dengan mengundang perangkat daerah terkait dan Bapedalitbang, " katanya.

Baca juga: DIPA dan TKDD Diserahkan Presiden, Gubernur Sumbar: Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Jadi Prioritas

Menurut bupati, dari proses verifikasi tersebut, akan dihasilkan daftar usulan kegiatan yang selanjutnya akan dibawa ke proses selanjutnya yaitu Forum Perangkat Daerah (FPD) guna dilakukan sinkronisasi dan verifikasi kelayakan lebih lanjut.

Dijelaskan, Musrenbang bertujuan untuk mengakomodir usulan kegiatan pembangunan dengan pendekatan dari bawah ke atas, atau bottom-up. Pelaksanaan Musrenbang juga harus lebih kualitatif. Kemudian setiap kecamatan akan diberi insentif 500 juta untuk pembangunan. Pembangunan harus berdasarkan kebutuhan ril masyarakat.Sementara guru mengaji dan guru TK yang tidak terakomodir oleh dana nagari dimasukan ke dalam data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Baca juga: Gubernur Sumbar : Meningkatkan kapasitas generasi muda adalah upaya membangun bangsa

Selain itu bupati mengatakan, diperlukan pemutakhiran data setiap bulan oleh walinagari melalui Aplikasi Pessel Dalam Genggaman. "Jadi setiap nagari wajib sebulan sekali memasukan data ke dalam Aplikasi Pessel Dalam Genggaman agar bisa dilihat bagaimana perkembangan suatu nagari dan kebutuhan nagari. Kemudian akan dilakukan uji publik tentang validitas data per nagari, " katanya.

Bupati dalam kesempatan itu menambahkan, untuk menstabilkan harga padi di tingkat petani, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berencana akan bekerjasama dengan RMP (Rice Milling Plant) Lunang.(***)

Baca juga: Wamentan : Tiga Juta Petani Bertambah Selama Pandemi